PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MUNCIKARI YANG EMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR KE DALAM PROSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 190/PID.SUS/2020/PN BTM)

Skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana terhadap Muncikari yang Memperdagangkan Anak di Bawah Umur ke dalam Prostitusi (Studi Kasus Nomor 190/Pid.sus/2020/PN Btm), bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh menggunakan studi kepustakaan serta wawancara Hakim sekaligus Juru Bicara di Pengadilan Negeri Batam dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batam. Data tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah (1) sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (2) pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm terbagi 2 (dua), yaitu (a) pertimbangan fakta, yang mempertimbangkan alat bukti yang sah, barang bukti yang diajukan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan laporan hasil wawancara Peneliti di Pengadilan Negeri Batam dan Kejaksaan Negeri Batam; (b) pertimbangan hukum, yang dilakukan dengan cara menafsirkan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidananya