PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILIAYAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NOTARIS ATAS DUGAAN PELANGGARAN PIDANA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA

Notaris adalah salah satu pejabat umum yang bertugas untuk memberikan kepastian hukum masyarakat Indonesia dengan cara membuat akta otentik. Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala jenis informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tetapi tidak jarang penyidik/penuntut umum/hakim ingin memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah proses pemeriksaan terhadap notaris di MKNW Jateng, 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng dalam memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris, 3) Bagaimana peran MKNW Jateng dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu pengembangan pemahaman terhadap makna data dari bukti nyata di lapangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pemeriksaan terhadap notaris di MKNW Jateng dimulai ketika penyidik mengirimkan surat permohonan pemeriksaan notaris kepada MKNW Jateng. Setelah itu, Majelis Pemeriksa dibentuk untuk memeriksa notaris baik secara online maupun offline. Selanjutnya, seluruh anggota MKNW Jateng melakukan rapat pleno untuk memutuskan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris. Faktor yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng ketika menjawab permohonan pemeriksaan notaris adalah terpenuhi atau tidaknya syarat formil pembuatan akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 32 dan 33 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021. Melalui jawaban tersebut maka MKNW Jateng telah memberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif kepada notaris