PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS STUDI KASUS GEPREK BENSU MELAWAN I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR

Melihat perkembangan dunia bisnis di Indonesia yang kian melaju, maka tidak dapat dipungkiri persaingan usaha juga kian meningkat. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dibutuhkan sebagai pedoman. Merek adalah satu bentuk nyata dari HAKI. Merek merupakan suatu komponen penting dalam proses produksi suatu perusahaan. Melihat pentingnya suatu manfaat merek, maka kerap kali dalam proses permohonan pendaftarannya di lakukan dengan banyak kecurangan, salah satunya adalah meniru merek milik pihak lain. Seperti obyek dalam skripsi ini yaitu kasus Geprek Bensu melawan I Am Geprek Bensu Sedep Bener, dimana kedua merek ini diketahui memiliki persamaan pada pokoknya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek serta proses penyelesaian sengketa hak atas merek antara dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka dengan teknik wawancara dan analisis terhadap putusan pengadilan, pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak atas merek. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menganalisis isi atau elemen penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut: Dalam kasus ini kedua pihak sama-sama memiliki sertifikat hak atas merek dimana kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Namun karena pendaftaran merek didasarkan pada sistem first to file, maka berdasarkan angka (1) Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa dalam hal dua merek memiliki persamaan pada pokoknya maka pendaftarannya ditolak apabila telah dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Proses penyelesaian sengketa merek pada kasus ini diselesaikan melalui jalur litigasi yakni melalui Pengadilan Niaga. Hakim Pengadilan Niaga dalam memberikan putusannya sudah tepat dengan berdasarkan pada peraturan di atas, dengan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membatalkan salah satu merek