PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMSYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang” ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pentingnya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana; (2) mengetahui pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana; dan (3) untuk mengetahui hal-hal yang menghambat narapidana dalam mengajukan dan mendapatkan pembebasan bersyarat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Data dianalisis secara kualitatif atau disebut juga denga cara non statistik yaitu tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data yang diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana merupakan suatu pembinaan yang penting bagi narapidana dalam menyelesaikan masa pidananya. Pembebasan bersyarat mendorong narapidana untuk berperilaku baik dan mentaati segala peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan sehingga menciptakan pengaruh baik dari yang sebelumnya. Pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, tidak ada yang dikurangi maupun ditambahkan. Seluruh petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana bekerjasama menempatkan dirinya sesuai dengan perannya dalam proses pengajuan, memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Selain itu, dalam proses pembinaan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat juga terdapat faktor yang menghambat narapidana dari kondisi internal maupun eksternal, yaitu narapidana yang berkelakuan tidak baik, terlibat dalam penyelundupan narkotika atau benda-benda terlarang lainnya, mencoba melarikan diri, tidak adanya penjamin diluar, serta turunnya surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tidak menentu atau tidak ada batasan waktunya. Adapun saran yang diberikan perlunya penyuluhan mengenai pembebasan bersyarat, perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses pemberian pembebasan bersyar