ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JENIS JASA LAIN PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

PPh 23 adalah pajak atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan PPh pasal 23 di tahun 2021 setiap bulannya dan implementansi pengenaan PPh 23 pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan jenis data sekunder, metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu kuantitatif untuk menghitung perkembangan dan pengenaan pajak, metode kualitatif untuk menjelaskan perkembangan penerimaan dan implementasi pengenaan PPh 23. Dari data yang diperoleh, perkembangan penerimaan PPh 23 melalui sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2021 setiap bulannya. Faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh 23 adalah persentase anggaran yang diberikan dan digunakan setiap tahunnya untuk belanja jasa Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggaran tersebut harus dipertanggung jawabkan penggunaannya sesuai dengan alokasi program kerja. Apabila dalam proses pertanggungjawabannya tersebut terjadi kesalahan salah satunya seperti keterlambatan setor dan lapor hal itu berpotensi adanya pengenaan sanksi denda. Kata kunci: PPh 23, Perkembangan, Penerimaan, Sanksi Denda