PENANGANAN DATA PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2020 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas penerimaan pendapatan daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam penelitian ini pada tahun 2020 Bapenda Kabupaten Kotawaringin Barat menerima data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak valid dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kasus data yang diterima oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat serta solusi yang dapat dilakukan untuk menangani kasus tersebut. Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut tidak valid dikarenakan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini. Selain ketidakvalidan data tersebut juga adanya Nomor Objek Pajak (NOP) ganda yang disebabkan karena masyarakat melakukan pendaftaran NOP baru namun tidak melakukan penghapusan NOP sebelumnya. Saran bagi Bapenda Kabupaten Kotawaringin Barat atas kasus tersebut yakni dengan melakukan pemutakhiran data PBB-P2 yang sesuai dengan kondisi masyarakat dilapangan sehingga data yang dimiliki dapat akurat dengan aslinya dan melakukan penghapusan untuk NOP yang ganda yang belum dilakukan penghapusan