PERAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGEMBANGKAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (STUDI PENELITIAN DI KOTA KEDIRI)

Skripsi dengan judul “Peran Pengaturan Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Penelitian Di Kota Kediri) ditulis oleh Much Difa Fiqri Fatchurrozi, Nim. 12401183299, Pembimbing Ahmad Supriyadi, M.Pd.I. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dimana lembaga Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi, wewenang dan tugas pengaturan, pengawasan, dan pelindungan sebagaimana berlaku didalam UU Nomer 21 Tahun 2011. Sebagai lembaga yang bersifat independen dan baru di Indonesia, diharapkan mampu melaksanakan amanat langsung dari Bank Indonesia, dalam Mengatur, Mengawasi dan Melindungi dalam upaya mengoptimalkan fungsi perbankan di Indonesia. Baik bersifat Konvensional maupun Syariah. Sehingga dapat memberikan perkembangan yang pesat dan bermanfaat bagi perekonomian di Indonesia. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri. 2) Bagaimana Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengembangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh berasal dari dat primer, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan diantaranya bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Kediri. Selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder yang dijadikan sebagaii tambahan atau data peleengkap dari data primer. Data sekunder bisa diperoleh dari website lembaga penelitian maupun hasil laporan, buku maupun surat kabar yang dikeluarkan oleh lembaga peneliti. Kemudian dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau kepustakaan. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk langsung dan bersifat independen tanpa adanya campur tangan dari pihak lain dengan diterbitkannya UU Nomer 21 Tahun 2011 terkait Otoritas Jasa Keuangan, dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya terkait pengaturan menggunakan pedoman UU Perbankan Syariah Nomer 21 Tahun 2008, POJK 3/POJK.03/2016, dan SEOJK 46/SEOJK.03/2016 terkait pengaturan dan pengawasan dalam mengembangkan Bank Pembiayaan Syariah (Tanmiya Artha di Kota Kediri). 2) Gambaran dari pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengembangkan BPRS dilakukan dengan terstruktur dan teratur dengan menggunakan pedoman yang ada, dan melakukan pengawasan dengan 2 cara yaitu On Site dan Off Site dilakukan 1 Tahun sekali dengan jadwal yang berbeda – beda dan bersifat rahasia. Kata Kunci : Peran, Pengaturan OJK, Pengawasan OJK, BPR