Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pemindahan wewenang manajemen pendidikan SMA/SMK menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemindahan Wewenang Manajemen Pendidikan SMA/SMK Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu: Bagaimana Tinjauan yuridis Terhadap Pemindahan Wewenang Manajemen Pendidikan SMA/SMK Menurt Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ? dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemindahan Wewenang Manajemen Pendidikan SMA/SMK Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah? Berdasarkan hal tersebut, penulis mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta teori hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan manajemen pendidikan SMA/SMK yang ada dalam UU PEMDA sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, eksternalitas, serta kepentingsn strategis nasional yang merupakan kebijakan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun pengalihan kewenangan pendidikan yang ada dalam UU PEMDA tersebut tidak mengindahkan aspek keragaman daerah dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di daerah kabupaten/kota yang menerapkan program pendidikan gratis karena tidak memiliki kewenangan lagi. Dalam Fiqh Siya>sah hal ini masuk dalam kategori Siyasah Dusturiyah kekuasaan Tashri’iyyah, yang seharusnya dalam pembuatan hukum atau perundang-undangan harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dengan menerapkan aspek-aspek efisiensi, keadilan, kedayagunaan dll. Yang semata-mata untuk kemaslahatan umat. Namun pasal 15 ayat (1) dan (2) beserta lampiran Huruf A pada UU PEMDA yang baru justru menimbulkan dampak negatif bagi masyrakat yang semula mendapat jaminan pendidikan gratis namun setelah pemberlakuan UU tersebut tidak mendapatkan jaminan lagi. Sejalan dengan kesimpulan tersebut diperlukan perhatian yang lebih oleh pemerintah mengenai pasal tersebut Sebab pasal tersebut juga sudah pernah diajukan oleh beberapa walikota di daerah yang menerapkan program pendidikan gratis kepada Mahkamah Konstitusi untuk di Uji materiil pada tahun 2016 namun tidak membuahkan hasil, atau pemerintah mengeluarkan peraturan yang didalamnya memuat bahwa Kabupaten/kota dapat ikut serta dalam mengelola pendidikan tingkat menengah SMA/SMK