PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA: KAJIAN SIKAP PARA PIHAK DAN UPAYA EKSEKUSI MAJELIS HAKIM

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Interaksi sosial tersebut dapat menyebabkan konflik, baik yang sifatnya konstruktif maupun desktruktif. Salah satu contoh konflik konstruktif adalah konflik yang disebabkan oleh perebutan harta warisan oleh para ahli waris. Konflik tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan dengan musyawarah, akan tetapi tidak jarang para pihak yang berselisih memerlukan pihak ketiga sebagai penengah atau bahkan pengambil keputusan. Pihak ketiga dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Ketelibatan Pengadilan Agama dalam penyelesaiaan konflik dapat dibagi dalam beberapa aspek diantaranya Pengadilan Agama sebagai pihak yang mengeluarkan ketetapan hukum untuk memperkuat hasil musyarawah para ahli waris, kedua Pengadilan Agama sebagai pengambil keputusan atau ketetapan terkait harta waris yang kemudian harus dilaksanakan oleh para ahli waris baik secara sukarela ataupun dengan paksaan (eksekusi). Penelitian ini akan membahas bagaimana sikap hukum para pihak dalam penyelesaian perkara kewarisan berdasarkan konflik (contentiosa) dan sikap para hakim terutama di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa waris yang putusannya tidak dijalankan para pihak. Serta kesesuaian sikap dan peraturan perUndang-undangan yang relevan. Penelitian ini menggunakan Teori Konflik sebagai teori utama untuk membantu peneliti mengkerangkai fanomena dan realitas yang ditemukan selama pengumpulan data lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisi sehingga metode yang tepat untuk digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data adalah in-depth interview dengan panitera. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama pihak tergugat tidak melaksanakan putusan hakim dengan sukarela. Kedua bahwa keengganan para pihak dalam melakukan eksekusi dengan sukarela disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. faktor internal yang berupa adanya kerancuan status kepemilikan, percampuran harta dalam harta waris dan adanya wasiat dari pewaris dan faktor eksternal karena kesalahan alamat dalam penyampaian panggilan oleh jurusita dan tidak mengkonfirmasi ke Pengadilan Agama. Ketiga adalah bahwa sikap hukum hakim dalam pelaksanaan eksekusi sudah sesuai dengan prosedur yang terkait dan menggunakan produk hukum Indonesia