ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA PASAL 13 A AYAT (4) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan aturan terbaru sebagai pengganti aturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, akan tetapi pasca peraturan presiden ini diberlakukan terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait kebijakan vaksinasi dan adanya penerapan sanksi bagi penolak vaksinasi berupa sanksi administratif maupun sanksi lainnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kedudukan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam perspektif siyāsah dustūriyyah dan bagaimana analisis Pasal 13 A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menurut hak asasi manusia dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban permasalahan-permasalahan dengan cara membaca dan mempelajari sebuah buku, literatur, jurnal ilmiah, website. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data-data kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu aturan tentang aturan tentang vaksinasi dan penerapan sanksinya dan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal atau karya tulis ilmiah dan yang lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teori siyāsah dustūriyyah dan teori hak asasi manusia dalam Islam untuk menjawab masalah dalam penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan Perpres ini jika dianalisis menggunakan teori siyāsah dustūriyyah masuk bagian al-sulthah al-tasyri‟iyah dan al-sulthah al-tanfidziyyah. Pada bagian al-sulthah al-tasyri‟iyah sebagai kekuasaan legislatif, dimana dalam kekuasan ini pemerintahan Islam yang membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sedangkan, al-sulthah al-tanfidziyyah yaitu kekuasaan eksekutif yang mengatur mengenai persoalan imamah atau dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri di Indonesia dikenal sebagai Presiden. Perpres ini juga masuk kedalam salah satu prinsip siyāsah dustūriyyah yaitu prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam HAM Islam pemberlakuan sanksi administratif pada Pasal 13 A ayat (4) mengacu pada konsep al-dharuriyah al-khamsah yaitu dengan tujuan hifdz an-nafs (menjaga jiwa), karena menjaga jiwa dalam hidup merupakan salah satu hal yang paling mendasar bagi manusia