ANALISIS MASHLAHAH MURSALAH PENGGUNAAN BUZZER SEBAGAI ALAT PERSAINGAN USAHA DI MEDIA SOSIAL (DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Peran buzzer dalam membangun persepsi publik saat melakukan aksinya di media sosial telah menjadi sorotan dunia. Penggunaan buzzer dalam konteks persaingan usaha sudah hampir dilakukan pada seluruh belahan dunia, seperti pada sektor ekonomi dan politik. Penggunaan buzzer sebagai alat persaingan usaha di media sosial tentu saja memberikan dampak negatif dan positif bagi masayarakat luas. Pada penelitian ini membahas mengenai pendangan hukum Islam maupun hukum positif terhadap penggunaannya serta membahas tentang analisis mashlahah mursalah terhadap pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai penggunaan buzzer sebagai alat persaingan usaha di media sosial. Jenis penilitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku dan literatur dan dokumen penunjang lainnya yang menggunakan beragam teori maupun dalil hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Pembahasan mengenai hukum dari penggunaan buzzer dalam persaingan usaha juga merupakan hal yang baru dan belum tercantum secara eksplisit dalam sumber hukum Islam (al-quran dan sunnah) maupun hukum positif (peraturan perundan-undangan di Indonesia). Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan teori maslahah mursalah sebagai pisau analsis penulis dalam melakukan analisis hukum. Hal ini bertujuan agar penulis dapat menemukan dan mempertimbangkan perbandingan antara kemaslahatan dan mafsadah yang dihasilkan dari tindakan penggunaan buzzer sebagai alat persaingan usaha, sehingga dapat melahirkan sebuah pertimbangan hukum demi tercapainya kemaslahatan bersama. Penyebaran hoaks, ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam praktiknya. Selain itu hal ini berpotensi masuknya unsur penipuan dalam berniaga. Berdasarkan pertimbangan hukum positif juga perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum pidana. Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 perbuatan buzzer merupakan tindakan yang berpotensi untuk menghalangi konsumen untuk berhubungan dengan kompetitor usaha, dan wujud deskriminasi terhadap lawan usaha. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perbuatan buzzer berpotensi mengandung unsur penipuan terhadap konsumen. Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan buzzer seringkali bersinggungan dengan pencemaran nama baik, penipuan, serta penghinaan terhadap orang atau kompetitor usahanya