PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERUBAHAN UU NO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN PADA TAHUN 2019-2021

Praktik perkawinan dibawah batas usia pernikahan masih banyak dilakukan pada beberapa daerah, hal ini bisa ditemukan melalui data permintaan surat dispensasi perkawinan yang diajukan pada lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Meskipun perubahan UU tentang batas usia minimal perkawinan sudah mengalami perubahan hal tersebut tidak serta merta bisa menekan angka perkawinan dibawah umur. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut salah satunya adalah tidak meratanya kesadaran pendidikan pada beberapa daerah di Pamekasan sehingga lulusan pada tingkat SMP/MTS sudah melangsungkan perkawinan. Faktor lain yang mengharuskan untuk melangsungkan perkawinan yaitu hamil diluar nikah, perjodohan orang tua, ancaman bunuh diri, keinginan menikah. Dengan demikian menarik untuk dikaji: bagaimanan dampak perubahan batas usia pernikahan untuk menekan angka permintaan dispensasi nikah serta perpektif hukum islam dan sosiologi hukum dalam menyikapi adanya peraturan UU No 16 Tahun 2019 tersebut. Peneltian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field Research) yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Landasan teori menggunakan Teori Mashlahah, Hukum Positivisme dan sosiologikal yurisprudensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi hukum, serta analisis data kualitatif dengan metode induktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan dibawah umur masih relatif tinggi meskipun sudah dilakukannya perubahan UU mengenai batas usia pernikahan sejak tahun 2019-2021 terhadap perbandingan pada tahun sebelumnya. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengharuskan sebuah perkawinan dan menjadi dilema tersendiri bagi seorang hakim dalam mengabulkan pengajuan surat dispensasi pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Melalui fakta tersebut perubahan tentang batas usia perkawinan belum bisa memberikan dampak yang besar pada daerah Pamekasan sehingga hal ini dianggap mencederai adanya sebuah UU ketika tidak sinkron terhadap praktik yang ditegakkan di lapangan dan hal ini bisa menjadi evaluasi bagaimana perubahan sebuah peraturan untuk bisa menjawab kebutuhkan akan hukum di masyarakat