KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DARUL AULAD YOGYAKARTA

Peraturan Menteri Sosial No 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (SNPA LKSA) merupakan salah satu pedoman pengasuhan alternatif yang dikeluarkan oleh pemerintah karena adanya berbagai permasalahan terkait persoalan pengasuhan anak di LKSA. Penelitian ini mengambil sampel di LKSA Darul Aulad Yogyakarta,salah satu lembaga pengasuhan anak yang masih tergolong baru dengan sistem layanan berbasis pesantren. Pemilihan LKSA Darul Aulad sebagai subjek penelitian ini juga didasarkan pada pertimbangan adanya indikasi kasus kekerasan terhadap anak di lembaga seperti diskriminasi sosial hingga pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis-deskriptif dengan pendekatan field research. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara yang melibatkan informan yang terdiri dari 2 orang pengasuh, 1 orang ketua yayasan, 1 orang pengurus, 6 orang pembimbing dan 8 orang anak asuh. Analisis data penelitian ini menggunakan model Miles Huberman (Interactive Model). Teori manajemen layanan sosial Peter Ducker, teori kelekatan Ainsworth dan teori kebijakan Edi Soeharto menjadi pisau analisis penelitian ini. Data hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan PERMENSOS No 30 Tahun 2011 di LKSA Darul Aulad Yogyakarta masih kurang relevan. Salah satu anomali dalam sistem layanan LKSA Darul Aulad Yogyakarta adalah kenyataan bahwa lembaga secara aktif melakukan perekruitan anak asuh dengan alasan untuk memperoleh pendidikan gratis. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak lembaga setelah adanya temuan kasus kekerasan terhadap anak hanya kebijakan preventif meliputi penguatan bagi pengasuh dan pembimbing baik secara psikososial maupun mental, peningkatan kontrol sosial, edukasi tentang pentingnya perlindungan diri dari bahaya kekerasan, dan pengadaan CCTV. Dalam praktiknya, penanganan kasus kekerasan terhadap anak masih belum efektif karena belum adanya penangan bagi korban, disebabkan karena asumsi korban yang dianggap dalam kondisi baikbaik saja, konselor tidak ada waktu dan ruang intervensi