HAK BERIBADAH PENYANDANG DISABILITAS: PERSPEKTIF AGENSI, RUANG ADVOKASI DAN PELUANG NEGOSIASI (STUDI PEMENUHAN HAK BERIBADAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL)

Penyandang disabilitas mengalami hambatan untuk mengakses layanan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk kegiatan beribadah. Hal ini cukup bertolak belakang dengan budaya masyarakat Indonesia yang menempatkan isu beribadah sebagai isu yang penting, juga sistem pemerintahan yang menempatkan ibadah sebagai ranah publik bukan ranah privat. Di sisi lain pemerintah sudah mengesahkan UU no 8 Tahun 2016 yang juga mengakomodir kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam beribadah sebagai upaya pemenuhan hak beribadahnya. Dalam konteks daerah, pemerintah Kabupaten Bantul juga telah melakukan perubahan Perda no 11 tahun 2015 yang belum mengakomodir pemenuhan hak beribadah menjadi Perda no 3 tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan UU no 8 tahun 2016 sehingga telah mengatur pemenuhan hak keagamaan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggali dan menelaah ketiaadaan implementasi perda oleh pemerintah kabupaten Bantul. Tesis ini beragumen bahwa di masyarakat Indonesia yang sangat religius, hak-hak beragama kelompok penyandang disabilitas cenderung diabaikan, ihwal ini tidak terkait tiadanya kebijakan yang memfasilitasi hak mereka, namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Temuan dari penelitian ini faktor yang mempengaruhi antara lain; 1. Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki Kebijakan terkait pemenuhan hak beribadah bagi penyandang Disabilitas dalam bentuk Peraturan Daerah no 3 tahun 2021 namun belum berdampak terhadap pemenuhan beribadah dikarenakan belum ada implementasi teknisnya di tingkatan masyarakat. 2. Faktor kelambatan ini dipengaruhi faktor pemerintah belum menempatkan pemenuhan beribadah bagi penyandang disabilitas sebagai isu prioritas dalam pemerintahan dikarenakan tidak ada proses agensi atau dorongan dari masyarakat atau kelompok difabel sendiri ataupun dinas terkait, selain itu isu pemenuhan hak beribadah tidak cukup populer di kalangan pemangku kepentingan, artinya perspektif agensi dalam konteks pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas belum berjalan; 3. Kelompok Disabilitas sudah melakukan advokasi namun belum menyuarakan isu hak beribadah secara masif dalam kegiatan advokasi seperti hak yang lain semisal kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga layanan publik lainnya dikarenakan dianggap tidak berdampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari; 4. Tokoh agama sebagai aktor kunci dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah belum terlibat dalam proses negosiasi dengan berbagai pihak, dan menganggap penyandang disabilitas mendapatkan keringanan dalam kegiatan beribadah karena hambatannya, selain itu isu pemenuhan hak beribadah belum menjadi pembahasan dalam forum tokoh agama seperti FKUB dan juga organisasi keagamaan yang ada. Kata kunci: Hak Beri