PENGINGKARAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Dalam skripsi ini penyusun mencoba untuk mengkaji mengenai esensi dan materi hukum yang mengatur masalah perjanjian perkawinan serta perbedaan­perbedaan yang terjadi di dalamnya, dan mengarahkan skripsi ini pada persoalan kapasitas sebuah pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan sebagai landasan hukum perceraian, di dalam prosedur hukum yang berlaku baik dalam aspek hukum perdata maupun hukum acara pidana. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dalam hal ini penyusun berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti dari berbagai literatur, baik dari kepustakaan maupun tempat lain. Penyusun menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu metode yang digunakan terhadap sesuatu yang terkumpul, disusun, dijelaskan selanjutnya dianalisis. Hasilnya adalah pengingkaran terhadap perjanjian pekawinan tidak menempatkan hal tersebut bisa dijadikan alasan perceraian, kecuali yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 51 yang menempatkan pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadiakan alasan perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Th. 1975. Jika terjadi pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan selain taklik talak, suami atau isteri yang tidak dapat menerima keadaan tersebut dapat mengajukan sebagai alasan perceraian. Hanya saja pengadilan hams tetap menitikbertkaan pada masalah pokok yaitu ststus perkawinan suami isteri tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Jika akibat pengingkaran terhadap perjanjian tersebut mengakibatkan retaknya rumah tangga dan menimbulkan pertengkaran terns menerus, pengadilan dapat saja memutus dengan perccraian