TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (STUDI ANALITIK KEPMENAKERTRANS NO. 157/MEN/2003)

Asuransi TKI adalah upaya pemerintah untuk melindungi para TKI dan calon TKI yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Hal ini antara lain dituangkan dalam Kepmenakertrans No. 157/MEN/2003. Melihat mayoritas TKI adalah umat Islam, sedangkan dalam Kepmen tersebut tidak ada kejelasan apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Kejelasan sesuai atau tidaknya dengan hukum Islam ini penting agar para pelaku atau pihak-pihak yang terkait dengan Kepmenakertrans No. 157/MEN/2003 antara lain TKI itu sendiri, PJTKI, perusahaan asuransi, pemerintah maupun pihak lain tidak mengalami kesalahan pelanggaran terhadap hukum Islam, dikarenakan misalkan Kepmenakertrans No.157 /MEN/2003 tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dari kenyataan tersebut diperlukan penelitian yang mendalam berkenaan dengan Kepmenakertrans No. 157/MEN/2003, apakah sesuai dengan hukum Islam ataukah tidak. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Reseach) yaitu dengan melakukan dokumentasi dari berbagai literatur seperti buku, media massa, majalah, jurnal dan informasi yang lain. Serta pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan melihat apakah asuransi TKI ini sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam atau belum. Setelah dilakukan penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa asuransi TKI yang terdapat dalam Kepmenakertrans No 157/MEN/2003, jika ditinjau dari hukum Islam banyak terdapat unsur Gharar (ketidakpastian) dan Maisir Gudi), sehingga tidak sah jika dilakukan. Untuk itu, Kepmen tersebut harus diganti dengan Kepmen yang lebih baik lagi, lebih jelas dan lebih gamblang