KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN A GAMA YOGY AKARTA NOMOR 303/PDT.G/2003/P A.YK)

Pengadilan Agama Y ogyakarta telah menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian akibat kekerasan seksual dengan nomor 303/Pdt.G/2003/PA.YK. Perkara tersebut menarik untuk dik:aji karena perceraian dengan alasan kekerasan seksual tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundangan. Terlepas dari itu persoalan kekerasan seksual selama ini dianggap sebagai masalah pribadi kehidupan suami istri yang dianggap sebagai sebuah kewajaran dan tabu untuk dibicarakan dalam rnang publik. Perlu kiranya dilakukan penelitian tentang perceraian di Pengadilan Agama Y ogyakarta dengan alasan kekerasan seksual. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan bangunan teori gabungan tematik: dan holistik dan penemuan hukum (rechtsvinding). Teori tematik digunakan untuk melakukan pemahaman secara utuh dan menyatu terhadap ketentuan-ketentuan nas dan peraturan hukum yang berlaku mengenai relasi seksual, khususnya pemahaman temadap kekerasan seksual. T eori penemuan hukum (rechtsvinding) digunakan untuk mengetahui penerapan hukum yang abstrak terhadap peristiwa hukum konkrit dalam menyelesaik:an perkara perceraian akibat kekerasan seksual. Teori penemuan hukum ini terkait dengan tugas hakim, yaitu mengkonstatir, mengkua/;fisir, dan mengkostituir. Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen pengadilan bernpa putusan perkara Nomor 303/Pdt.G/2003/PA.YK tentang alasan perceraian karena kekerasan seksual di Pengadilan Agama Y ogyakarta. Data sekunder mernpakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim dan para pihak yang berperkara untuk memperjelas data yang diperoleh dari putusan pengadilan serta melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, karya tulis ilmiah dan sumber-sumber pustaka lain yang menunjang penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan seksual dilakukan dengan jalan hakim memasukkan alasan perceraian karena kekerasan seksual sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terns menerns. Dengan demik:ian hakim mempunyai dasar hukum untuk memutus perkara tersebut, sesuai dengan pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI yaitu, antara suami dan istri terns menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rnmah tangga. Hal ini dilakukan hakim, mengingat kekerasan seksual tidak termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh hukum positif. Keputusan hakim ini di dasarkan pada pengakuan Tergugat yang mengakui bahwa sering berperilaku kasar di saat akan rnelakukan hubungan seksual dan ditemukannya bukti bernpa alat kelamin laki-laki palsu, yang digunakan Tergugat untuk berhubungan intim dengan Penggugat. Hal ini yang memicu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terns menerus. Dari sinilah hakim menentukan bahwa alasan perceraian karena kekerasan seksual dimasukkan sebagai sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Selanjutnya hakim memberikan putusan terhadap perkara tersebut