KEBIJAKAN POLITIK SOEKARNO DALAMPANDANGAN DAUDBEUREUEH DI ACEH (1953-1962)

Kebijakan politik Soekamo dalam panclangan Daud Beureueh, penulis bisa menarik kesimpulan bahwa kebijakan politik Soekamo atas wilayah Aceh saat itu tidak lepas dari kepentingan politik pihak-pihak tertentu utamanya kalangan Komunis (PKI) clan Nasionalis (PNI). Hal tersebut sangat beralasan mengingat Aceh mayoritas adalah beragama Islam clan merupakan pendukung Masyumi.Dalam hal ini antara Masyumi clan PNI merupakan partai yang mempunyai banyak kursi di kabinet. Kekhawatiran dikalangan pimpinan PNI terhadap kelompok Islam (Masyumi) akan perolehan suara dalam pemilu, menyebabkan PNI berusaha dengan sekuat tenaga mempertahankan posisinya di pemerintahan. Oleh karena PNI merupakan partai bentukan Soekamo, secara otomatis partai yang berhaluan nasionalis ini lebih dekat dengan Soekamo. Sehingga dalam setiap pengambilan kebijakannya PNI lebih berperan, demikian juga dengan kalangan komunis (PKI). Hal tersebut tidak lepas dari kedekatan Soekarno dengan pemimpin PKI. Berkaitan dengan hal ini maka Soekarno menerapkan beberapa langkah kebijakannya di Aceh. Hal itu dilakukan mengingat rakyat Aceh menuntut berdirinya negara Islam, sedangkan bagi Soekarno menginginkan negara ini bukan berdasar Islam tetapi nasional, mengingat negara ini tidak terdiri dari kalangan Islam saja tetapi bermacam- macam. Sebagai seorang tokoh kharismatilc dan disegani di Aceh, Daud Beureueh melihat Soekarno dalam menjalankan roda pemerintahan negeri ini terutama di wilayah Aceh telah melenceng jauh dari janji semula. Aceh yang katanya setelah Indonesia merdeka akan diberikan keistimewaan dalam menjalankan roda pemerintahannya, nyatanya tidak terbukti sama sekali. Dalam pandangannya Soekamo dianggap telah menghianati rakyat Aceh, tidak adil, serta seorang nasionalis sekuler. Respon rakyat Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureueh terhadap kebijakan politik Soekamo, adalah perlawanannya terhadap pemerintah pusat dalam kurun waktu yang lama (1953-1962)