RESPONS NAHDLATUL ULAMA (NU) TERHADAP POLITIK NASAKOM SOEKARNO

Wawasan ketatanegaraan NU tidak dapat dilepaskan dari pemahamannya terhadap ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah (Aswaja). Kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh NU merujuk pada ajaran Aswaja yang diambil dari dalil fiqh. Perilaku politiknya dapat dilihat dari pemahaman mereka terhadap negara dan pemerintahan. Pembagian Negara menjadi - - tiga macam, yaitu dar al-Islam (Negara Islam), dar al-$ulh (Negara Damai), dan dar al-Harb (Negara Musuh) dipengaruhi oleh Mazhab Syafi'i. Pandangan NU mengenai pemerintahan dapat dilihat dari tulisan Ahmad Siddiq. Dari tulisannya yang membagi pemerintahan menjadi tiga poin merupakan pengaruh dari Mazhab Syafi'i yang yang membagi negara menjadi tiga di atas. Dalil-dalil fiqh yang digunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah politik khususnya dalam menghadapi Nasakom membuat NU bersifat fleksibel. NU selalu bisa menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan kaidah-kaidah fiqh. Menurut Soekarno di Indonesia terdapat tiga ideologi besar, yaitu nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom). Dengan adanya ketiga ideologi yang bertemu tersebut, mengakibatkan pertenlangan ideologi yang tak berujung, baik pada masa sebelum Indonesia merdeka maupun pada aat sidang konstituante. Melihat perpecahan tersebut, Soekarno berusaha untuk merumuskan ideologi yang dapat diterima oleh semua golongan. Menurutnya revolusi di Indonesia dapat berjalan jika didukung oleh tiga kekuatan revolusioner, yakni nasionalis, agama, dan komunis. Di sisi lain Soekarno menandaskan bahwa revolusi di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Dengan demikian Nasakom merupakan tafsir Pancasila Soekarno. Selain itu Nasakom juga merupakan federasi ideologi karena menyatukan tiga ideologi yang berbeda dalam satu wadah (Nasakom). Nasakom juga bisa diartikan sebagai usaha konsolidasi nasional. Soekarno menginginkan agar ekonomi Indonesia tidak dikuasai oleh pihak asing. Menurutnya demokrasi politik harus dibarengi dengan demokrasi ekonomi