KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DAN REAKSI UMAT ISLAM INDONESIA TAHUN 1889-1942

Kondisi sosial, ekonomi, agama dan politik bangsa Indonesa melatarbelakangi di keluarkannya kebijakan pemerintah Belanda terhadap umat Islam Indonesia dan di dorong oleh berbagai aksi pemberontakan di seluruh wilayah Indonesia yang di pimpin oleh umat Islam. Christian Snouck Hurgronje pada akhir abad XIX telah berhasil memberikan altematif jalan keluar akan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda. Ia sengaja didatangkan untuk membantu pemerintah kolonial Belanda menangani masalah Islam pribumi berdasarkan pengalaman dan penelitian. Kebijakan PerintahBeanda berdasarkan nasihat Snouck Hurgronje, dikatgorikn menjadi tiga; Bidang sosial keagamaan, bidang sosial budaya dan bidang sosial politik. Snouck Hurgronje memformulasikan kebijakan politiknya dalam menghadapi umat Islam di Indonesia yaitu dengan menerapkan sikap membiarkan dan membatasi terhadap bidang ibadah mumi dan mu'amalah pemerintah membiarkan umat Islam untuk melaksanakan segala macam kegiatan keagamaan bila perlu dibantu. Namun terhadap bidang politik pemerintah harus menumpas dengan kekuatan senjata sctiap gerakan yang mengarah pada politik Islam. Tujuan kolonial sesungguhnya menurut Snouck adalah mcnjadikan Indonesia beralih ke dunia modem yang tidak bercorak Islam sehingga budaya Indonesia akan berkiblat ke Barat. Cara yang ditempuh pemerintah Belanda dengan mendukung kaum adat pada dasamya bukan untuk mengembangkan peran adat itu sendiri melainkan untuk membend1mg meluasnya pengaruh Islam yang menjadi musuh utama kolonial. Untuk meraih tujuan tersebut, Snouck Hurgronje memfommlasikan politik asosiasi. Asosiasi adalah pemyataan antara negeri Belanda dengan Hindia Belanda secara alami baik dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya. Asosiasi mengandung maksud bagaimana mengikat negeri jajahan melalui pemanfaatan kebudayaan Barat. Jalan yang paling baik ootuk merealisasikan konsep ini adalah melalui pendidikan model Barnt yang disediakan bagi kaum pribumi terutama pada kalangan elitnya. Pemberian pendidikan tersebut barulah langkah pertama untuk mencapai asosiasi. Langkah ini perlu diikuti dengan pemberian andil yang berangsur-angsur semakin besar dalam pergolakan urusan politik dan administrasi pemerintah kolonial Belanda kepada oran