IMPLEMENTASI PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI DI UPT PANTI KARYA KOTA YOGYAKARTA)

Hak untuk melangsungkan hidup dan kehidupan sebagai warga negara Indonesia dijamin oleh konstitusi, dan salah satu dari warga negara tersebut adalah gelandangan dan pengemis. Untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari diperlukan keterampilan yang mumpuni sehingga dengan itu mampu mencari nafkah dan memperoleh dengan cara yang baik pula. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan keterampilan yang kurang memadai, sehingga banyak ditemukan dari mereka memilih hidup dengan cara menggelandang dan mengemis. Untuk mengantisipasi laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis yang kian meningkat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Namun dengan disahkannya peraturan tersebut justru memicu pro-kontra antara pihak pemerintah dan gepeng sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengangkat persoalan mengenai implementasi Perda No. 1 Tahun 2014 tersebut di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya selaku eksekutor dalam penerapan pasal terkait. Penelitian ini bertujuan untuk melihat harmonisasi penanganan gelandangan dan pengemis oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Yogyakarta dengan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Lokasi penelitian di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta yang merupakan pelaksana teknis terhadap upaya penanganan gepeng. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data melalui literatur, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini dilengkapi pula dengan data lapangan berupa hasil wawancara kepada para responden. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya Kota Yogyakarta dalam menjalankan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sudah dilaksanakan dengan upaya preventif, koersif, rehabilitatif, serta reintegrasi sosial. Oleh karena itu hingga bulan Oktober tahun 2014 tercatat sebanyak 86 orang telah menjadi penghuni tetap panti, hal itu merupakan klien/ gepeng hasil razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk kemudian dilimpahkan kepada panti. Akan tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang menjadikan pelaksanaan perda tersebut belum maksimal, diantaranya adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum sehingga yang terjadi adalah keberadaan gepeng di jalanan kian menumpuk. Di samping itu juga UPT Panti Karya masih menggantungkan dana kepada APBD, dan hal tersebut berimbas pada banyaknya kebijakan yang hingga kini belum dapat terealisasikan. Hal lain adalah masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan terhadap penanganan gelandangan dan pengemis, sehingga berdampak lepas tangan terhadap kewajiban masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta