TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TAHU DI DESA GALIH, KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang mempunyai peranan strategi dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang dilakukan bagi pihak lain, sehingga upah pada dasarnya harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Dalam praktik pengupahan pada Industri tahu di Desa Galih, Kecamatan, Gemuh, Kabupaten kendal masih banyak terdapat kekurangan/kelemahan yang perlu dikaji untuk diperbaiki dalam pelaksaannya. Adapun kekurangan/kelemahan pada industri tahu ini adalah kurang jelasnya sistem pengupahannya dalam kaitannya dengan jam kerja dan juga penetapan upahnya. Praktik pengupahan yang terjadi di pabrik tahu di Desa Galih merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku atau tidak. Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat sesuatu itu benar-benar ada atau tidak, serta apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan ataupun Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, tentang permasalahan yang muncul dalam praktik pengupahan pada Industri Tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Teknik pengumpulan data penelitiana ini adalah berupa studi lapangan dilengkapi dengan studi kepustakaan. Studi lapangan yag meliputi observasi secara langsung dn wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam bentuk lisan. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitan. Penelitian ini menyimpulkan, Upah yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.540.000 sampai Rp. 1.960.000 per bulannya. Dalam hal ini sudah diatas upah minimum sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor: 560/60 Tahun 2013 Tentang Upah minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.206.000 untuk wilayah Kabupaten Kendal. Dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa upah yang diberikan tidak dibawah Upah Minimum. Akan tetapi mengenai jam kerjanya dan mengenai upah lemburnya belum sesuai dengan UPembimbing ndang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa waktu kerja melebihi batas waktu kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah dan juga tidak menggunakan sistem upah lembur, padahal para pekerja pada industri tahu bekerja pada hari libur mingguan. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 78 ayat (2) mengenai upah lembur