Sistem Pemidanaan Anak Pelaku Jarimah Pemerkosaan Perspektif Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Putusan Nomor: 5/JN.Anak/2021/MS.Lgs)

Indonesia memiliki aturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Provinsi Aceh dengan julukan kota Serambi Makkah (Sueramo Mekkah) juga mengatur tentang tindak pidana anak di dalam Qanun tentunya mengatur salah satunya jarimah pemerkosaan. Sehingga dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah: Bagaimana Pengaturan pemidanaan terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bagaimana Penyelesaian sengketa pemidanaan terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan melalui putusan Mahkamah Syar’iah, Apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analitycal approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Sistem Pemidanaan Anak Pelaku Jarimah Pemerkosaan di dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tetap mengacu ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat perbedaan usia anak dan hukuman dalam SPPA yaitu telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun meskipun sudah menikah, hukuman bagi anak adalah 1/2 (setengah) orang dewasa. Sementara dalam Qanun usia anak adalah sudah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun dan belum menikah, hukumannya adalah 1/3 (sepertiga) orang dewasa. Minimnya sarana dan prasarana, seperti belum adanya ruang sidang Anak, ruang tunggu Anak dan ruang tahanan Anak serta media Anak lainnya. Ditemukannya Hakim yang tidak Anomisasi putusan sehingga berdampak terhadap tumbuh kembangnya, psikologi anak, di cap masyarakat karena identitasnya diketahui secara umum. Mengenai SDM aparaturnya, baik Hakim, Panitera Pengganti, dan yang terkait lainnya belum semua mengikuti pelatihan SPPA