Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Gugurnya Nafkah Karena Nusyuz (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 2)

Dengan adanya pernikahan maka timbul pula yang namanya hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri, yang mana masing-masing dari kedua pasangan tersebut dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud sebuah keinginan untuk saling memenuhi tanggung jawabnya masing-masing yang didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang. Namun, didalam kehidupan rumah tangga tentu saja ada dari salah satu pihak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, hal ini disebut dengan nusyuz. Nusyuz adalah sikap seorang istri yang melanggar atau keluar dari hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri atas suaminya. Dia telah mengungguli tabiatnya sebagai seorang istri dan apa yang menjadi fitrah dalam pergaulan sehari-hari. Adapun perihal masalah nusyuz ini telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak nafkah bagi seorang istri yang melakukan perbuatan nusyuz hilang atas suaminya selama istri tersebut masih terus berbuat nusyuz, sebagaimana yang termuat didalam pasal 84 ayat 2 yaitu “Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.” Namun di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat masih banyak sekali masyarakat yang tetap menuntut hak nafkah atas dirinya terhadap suamiya padahal istri tersebut telah berbuat nusyuz. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pembagian nafkah terhadap istri yang berbuat nusyuz, bagaimanakah pandangan masyarakat Kecamatan Tanjung Pura tentang nusyuz, bagaimana ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri yang nusyuz. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat deskriftif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris pada masyarakat guna mendapatkan data-data yang jelas dan konkrit mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah terdapat 2 jenis penerapan pemberian nafkah terhadap istri yang nusyuz, yang pertama yaitu suami tetap wajib memberikan nafkah dengan alasan bahwa mereka masih berstatus suami istri, sedangkan penerapan yang kedua ialah suami tidak lagi mempunyai kewajiban memenuhi nafkah selama istri terebut masih berbuat nusyuz sebagaimana yang telah tertera didalam KHI. Adapun pandangan masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura adalah tidak semua masyarakat paham dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan nusyuz. Dan adapun ketentuan yang diatur didalam KHI mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri yang nusyuz ialah suami tidaklah mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah selama istri tersebut nusyuz sebagaimana yang termuat didalam Pasal 84 ayat 2 dijelaskan sebagai berikut: “Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya” Melihat penjelasan analisa Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat disimpulkam bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri akan hilang jika si istri telah melakukan perbuatan nusyuz