Suap (Risywah) Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Kejahatan atau tindak kriminal selalu ada dan melekat pada masyarakat, salah satunya kejahatan suap (Risywah) dalam pelamaran pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui Bagaimana perbuatan suap (Risywah) dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif; Bagaimana pelaksanaan perbuatan suap (Risywah) dalam pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif; Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku suap (Risywah) dalam pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Maka Untuk memperoleh jawaban, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yaitu Kitab Tasyri‟ Al-Jinai Al-Islami, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Al-Quran, Kitab Hadits, Tafsir Ahkam. Data sekunder yaitu pendapat para Fuqaha, ahli hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Data tersier yaitu buku-buku, jurnal, artikel. Setelah semua data dikumpulkan dan dilakukan analisis, perbuatan suap dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (haram) dalam pandangan Hukum Pidana Islam; Bentuk praktik suap dalam pelamaran Pekerjaan seperti memberi hadiah, nepotisme, gratifikasi, dan sogok-menyogok; Sanksi menurut Hukum Pidana Islam dikenakan sanksi Ta‟zir dan menurut Hukum Positif dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah