Kedudukan Maklumat Kapolri Nomor : MAK/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Perspektif Hukum Tata Negara Dan Fikih Siyasah

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan sebuah virus corona jenis baru yang disebut corona virus disease (covid-19) yang melumpuhkan segala aspek kehidupan mulai dari kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia menyikapi hal ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Begitupun Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki fungsi pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat turut andil dalam membantu pemerintah dalam penanganan wabah ini dengan dasar Asas Salus Populi Suprema Lex Esto Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol. Idham Azis mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Maklumat adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan mengenai berlakunya peraturan yang di dalamnya dapat memuat sanksi menurut hukum yang berlaku bagi mereka yang tidak menjalankan atau menaati apa yang dimaksudkan dalam peraturan itu. Maklumat Kapolri berlaku untuk seluruh jajaran Kepolisian dan/atau masyarakat. Dengan kata lain, maklumat adalah himbauan kepada masyarakat terhadap berlakunya sebuah peraturan. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kedudukan maklumat kapolri nomor mak/2/iii/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (covid-19) dalam perspektif hukum tata negara dan bagaimana kedudukan maklumat kapolri nomor mak/2/iii/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (covid-19) dalam perspektif fikih siyasah. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan maklumat kapolri dalam perspektif hukum tata negara dan fikih siyasah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa maklumat kapolri tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang dimaksudkan pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Namun dalam fikih siyasah maklumat kapolri ini memiliki kedudukan sangat penting apabila menggunakan pendekatan sumber hukum al-maslahah al-mursalah. Kemudian terjadi kekeliruan dalam penetapan asas pada maklumat ini, mengingat pemerintah tidak menetapkan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 12 UUD 1945