Hadis Pernikahan Aisyah dalam Perspektif Hukum Kompilasi Islam

Usia pernikahan Aisyah yang tertera di dalam Hadis-hadis Nabi Saw. yang menjadi kontradiktip di berbagai pandangan para pengeritik menjadi sebuah permasalahan, karena menikah di usia yang sangat muda, sedangkan KHI telah membuat sebuah peraturan tentang batas usia pernikahan baik untuk laki-laki dan perempuan, semua Negara membuat peraturan terkait akan peraturan batas-batas usia pernikahan, sehingga membuat perbedaan antara peraturan KHI dengan Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Berangkat dari permasalahan dan keraguan terhadap keabsahan hadis tersebut, penulis berusaha mengkajinya dengan mempertanyakan beberapa masalah diantaranya bagaimana kualitas hadis pernikahan Aisyah, serta bagaimana Kompilasi Hukum Islam dengan hadis Aisyah. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan langkah-langkah metodologi yang penulis tempuh adalah dengan metode tahlili, ini merupakan sebuah upaya untuk memaparkan tentang perbedaan usia pernikahan Aisyah, baik dari segi sanad maupun dari segi matan serta dapat dijadikan hujjah. Selanjutnya penulis melakukan analisis data yang telah ditemukan baik dari kitab-kitab maupun literature-literatur Islam yang berkiatan dengan penelitian ini. Adapun metode pengumpulan datanya adalah dengan metode dokumentasi yang berusaha mengumpulkan seluruh data primer dan sekunder. Data primer yang termasuk dalam kitab-kitab Mu‟tamar dan juga kitab- kitab syarah hadis. Sedangkan data sekunder adalah literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah budaya dan pernikahan pada masa Nabi. Adapun penelitian tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa hadis tentang usia pernikahan Aisyah adalah Sahih sanad maupun matannya, sehingga dapat dijadikan hujjah. Serta umur Aisyah pada saat dinikahi oleh Rasulullah adalah umur enam tahun yang hampir masuk ke tujuh tahun, KHI juga membolehkan akan pernikahan di bawah umur karena tidak adanya ketentuan dari Islam secara mutlak, serta bolehnya menikah di bawah umur dengan persetujuan dari fihak wali yang di kenal sebagai wali Mujbir