Analisis Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pada Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Perspektif Fiqh Siyasah

Untuk menjawab Bagaimana ketentuan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif berdasarkan undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Bagaimana ketentuan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu di kabupaten mandailing natal tahun 2019 dan Pandangan fiqh siyasah terhadap keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Pasal 245 mengenai keterwakilan perempuan dilembaga legislatif sudah diterapkan dengan sebaik – baiknya namun hasil keterwakilan perempuan di legislatif masih sedikit. Oleh karena itu Penulis berharap agar pada pemilu legislatif 2024 yang akan datang representasi keterwakilan perempuan dapat meningkat dari pemilu sebelumnya. Partai politik lebih memperhatikan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif dari berbagai aspek baik itu segi pendidikan, pengalaman dalam politik serta menyerap aspirasi masyarakat tentang perempuan yang dicalonkan