Pelaksanaan Penyaluran Bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada masa pandemi Corona Virus Disease 19 (Berdasarkan Fiqh Sisyasah)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh PERMENKUKM No 6 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang proses penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bantuan Presiden yang dibawahi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki tujuan dapat membantu pelaku usaha mikro yang terdampak akibat pandemi Covid- 19 serta mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bantuan BPUM ini diberikan Pemerintah untuk masyarakat yang memiliki usaha dikarenakan semenjak pandemi covid-19 sektor UMKM lah yang terdampak parah. Dalam proses pencairan bantuan BPUM tersebut ada masyarakat yang mengalami masalah dikarenakan adanya perbedaan Nama dengan NIK maksudnya NIK dia terpilih sebagai penerima bantuan BPUM namun nama yang di NIK yang ia miliki bukan nama dia sehingga uang tersebut dapat diambil oleh nama yang memakai NIK nya. Hal ini menghantarkan kepada pemikiran perlu adanya penelitian. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apakah pelaksanaan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di KecamatanBabussalam Kabupaten Aceh Tenggara telah sesuai dengan PERMENKUKM No. 6 Tahun 2020, Bagaimana pengaruh bantuan BPUM terhadap usaha mikro Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian ini sering disebut dengan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data Primer didapatkan dari wawancara langsung kepada pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara dan menyebarkan kusioner ke masyarakat- masyarakat penerima bantuan BPUM. Data Sekunder adalah yang didapatkan dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara belum cukup baik dikarenakan ada dari 96 responden 35 (36,46%) responden merasa sangat sulit dalam proses pencairan. Untuk Pengaruh Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari 96 responden ada 44,79% menjawab sangat berpengaruh, 18,75% menjawab cukup berpengaruh, 26,04% menjawab berpengaruh, dan 10,41% menjawab tidak berpengaruh. Kepada Kementerian Koperasi dan UKM perlu mencari cara yang lebih baik lagi sehingga proses pencairan dana BPUM tersebut tidak mengalami kesulitan. Kerena dengan konsep pendistribusian yang lebih baik lagi terkait dana bantuan untuk para UKM dapat memudahkan mereka dalam mengembangkan usahanya. Kepada penerima bantuan BPUM diharapkan dapat menggunakan bantuan tersebut sebaik- baiknya guna untuk tercapainya program yang diberikan pemerintah. Masyarakat harus paham bahwa uang yang diberikan pemerintah untuk modal usaha dan dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi covid-19