IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN TRANSAKSI YANG MENGGUNAKAN DOMPET DIGITAL DI BANDA ACEH

Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f perbuatan yang dilarang dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Namun dalam praktiknya ditemukan perbuatan berupa penipuan pengembalian uang kembali oleh pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen saat menggunakan aplikasi dompet digital.Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengkaji dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menggunakan dompet digital dalam praktiknya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam penegakan hukum perlindungan konsumen yang bertransaksi di dunia maya serta upaya hukum yang ditempuh konsumen ketika terjadi pelanggaran transaksi yang menggunakan dompet digital.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara responden dan informan, dan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dengan mempelajari dan membaca bahan hukum pada perpustakaan dan dari internet. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dompet digital menerapkan asas kepastian hukum serta memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada pelaku usaha, menyediakan pelayanan pengaduan bagi konsumen dan, pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku usaha dompet digital. Faktor penghambat dalam penegakan hukum perlindungan konsumen dompet digital yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, knowledge konsumen tentang perlindungan konsumen dan digital yang masih lemah, kesadaran membaca masih kurang dan sistem layanan yang disediakan masih belum maksimal. Adapun upaya hukum yang ditempuh konsumen mengajukan gugatan melalui pengadilan atau luar pengadilan, untuk dompet digital bisa juga ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta upaya penegakan hukum menyadarkan konsumen secara mandiri dengan melakukan sosialisasi dan membantu dalam penyelesaian permasalahan konsumen dompet digital.Disarankan kepada pemerintah daerah Kota Banda Aceh dan lembaga perlindungan konsumen memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai UUPK. Pelaku usaha lebih meningkatkan lagi layanan yang disediakan sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi konsumen. Konsumen lebih teliti lagi, dan selanjutnya bagi pemerintah daerah kota Banda Aceh lebih gencar dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi agar masyarakat mengetahui pentingnya mengenai perlindungan konsumen dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan