PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PADA KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BENER MERIAH)

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah)Lianda FebrianiSuhaimiDahlanABSTRAKNotaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dalam menjalankan jabatannya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah diawasi oleh Majelis Pengawas. Pengangkatan serta pemberhentian Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilakukan oleh Menteri. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melakukan tugas jabatannya Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena kesehatan badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Akan tetapi di kabupaten Bener Meriah terdapat seorang Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tetap menjalankan jabatannya dalam kondisi kesehatan yang menurun selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut. Sehingga hal ini menjadi kewenangan dari Majelis Pengawas sebagai badan yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan membina Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis peran Majelis Pengawas terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tetap menjalankan jabatannya dalam kondisi tidak sehat, menganalisis tindakan yang diambil oleh Majelis Pengawas, serta menganalisis sanksi yang akan diterima Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tetap menjalankan tugasnya dalam kondisi kesehatan yang menurun.Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer atau dasar prilaku nyata dari individu atau masyarakat yang dianggap sesuai oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah berperan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan tingkat pertama dan juga berwenang mengeluarkan rekomendasi sanksi yang diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga pembinaan dan pelaksanaan tidak berjalan secara optimal.Disarankan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Kementeriaan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh harus mengoptimalkan proses pembentukan Majelis Pengawas Daerah Aceh Tengah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada anggota Majelis Pengawas Daerah agar pembinaan serta pengawasan yang dilakukan di 4 (empat) kabupaten yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara lebih maksimal. Selanjutnya untuk mewujudkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang profesional, berintergrasi dan menjalankan jabatannya dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu meningkatkan dan mengoptimalkan diri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pemuat Akta Tanah. Terutama Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Aceh Tengah, perlu meningkatkan pembinaan serta pengawasan baik dari segi pembinaan dan pengawasan Preventif maupun pembinaan dan pengawasan Refresif.Kata Kunci: Peran, Majelis Pengawas, Kesehata