STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR: 85/PDT/2019/PT.BNA TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH BERDASARKAN SERTIFIKAT SPORADIK

ABSTRAKSTUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR: 85/PDT/2019/PT.BNA TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH BERDASARKAN SERTIFIKAT SPORADIK (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh) (iv,57) pp.,bibl., tabl.(KADRIAH, S.H., M.Hum) Kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain adalah suatu akibat dari perbuatan yang melawan hukum termasuk juga dengan mengambil ha k atas tanah seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perselisihan tanah berhubungan sangat erat dengan perbuatan melawan hukum karena dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil hak atas tanah yang di dalamnya terdapat dampak membawa kerugian bagi orang lain. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 85/PDT/2019/PT.BNA tidak tepat karena menjatuhkan hukuman kepada pihak penggugat dan hakim mengesampingkan Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang menyatakan suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum, menganalisis pertimbangan hakim apakah sudah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku bacaan, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah tanpa izin adalah sebagai dari perbuatan melawan hukum di mana hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan dalam keabsahan surat tanah yang dimiliki oleh tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat. Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum, keputusan hakim dalam putusan Nomor 85/PDT/2019/PT.BNA belum sesuai dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum kepada pihak yang berhak, yaitu mengenyampingkan Pasal 1868 KUHPerdata dan menilai bahwa tanah yang dipersengketakan merupakan tanah yang dimiliki oleh tergugat. Penggugat sebagai pihak yang dirugikan.Disarankan kepada hakim untuk cermat dalam pertimbangan hukum, pertimbangan fakta hukum, bukti dan keterangan saksi yang diajukan penggugat. Diharapkan hakim dalam memberikan pertimbangan dari suatu putusan tetap memperhatikan tahap-tahap untuk memutus suatu perkara yaitu konstantir, kualifisir, dan konstituir. Disarankan kepada semua pihak yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pihak yang dengan seharusnya untuk patuh terhadap peraturan maupun penetapan putusan pengadilan