KEBIJAKAN RESTITUSI: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAU DISKRIMINASI TERHADAP KASUSRNKEKERASAN SEKSUALRN(STUDI KASUS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH)

Restitusi yang merupakan salah satu produk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah bagian dari produk politik yang merupakan kebijakan Pemerintah Aceh yang memberikan wewenang khusus untuk daerah Provinsi Aceh mengeluarkan peraturan daerah nya berupa Qanun jinayah yang tertuang di Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun akar masalah nya yaitu apakah kebijakan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban atau bahkan menjadi bentuk diskrimasi bagi korban, serta bagaimana implementasi nya di masyarakat. Analisis dilakukan dengan langsung melakukan wawancara dengan narasumber terkait dimana hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restitusi di Kota Banda Aceh memang menjadi sebuah harapan bagi para korban dalam mendapatkan hak nya sebagai korban, namun dalam penerapan nya masih sangat banyak kekurangan dimana para penegak hukum masih kurang diberikan payung hukum untuk bergerak lebih jauh dan juga Qanun Jinayah ini hanya berfokus pada pelaku bukan pada korban yang pada dasar nya merupakan titik fokus utama dalam dibentuknya Qanun Jinayah. Studi ini juga menunjukkan bahwa masih sangat butuh perhatian lebih para pemangku kebijakan politik untuk mengeluarkan produk politik yang langsung mengarah ke kebutuhan masyarakat pada umum nya.Kata kunci : Qanun, Restitusi, Politik, Hukum, Masyaraka