PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH TAMIANG (SUATU PENELITIAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KAMPUNG, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA)

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pelindungan anak. Pasal 69A menjelaskan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j, namun pada kenyataannya perlindungan tersebut belum didapatkan sepenuhnya oleh anak korban.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan DPMKPPKB (Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung, Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana) dalam menangani anak korban pelecehan seksual, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan anak korban pelecehan seksual tersebut, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penanganan anak korban pelecehan tersebut.Data diperoleh melalui penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan dan memadukan bahan-bahan hukum seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam menangani anak korban pelecehan seksual oleh DPMKPPKB berupa pengrahasian identitas, konseling, rehabilitasi sosial, dan pemberian Bantuan hukum P2TP2A/LBH. Adapun upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penanganan anak korban pelecehan seksual oleh DPMKPPKB dengan cara reintergrasi sosial/DINSOS/Datok dengan cara penyatuan dengan keluarga atau keluarga pengganti, Pemberdayaan ekonomi dan sosial, pendidikan, monitoring/bimbingan lanjutan dan home visit. Hal-hal yang menghambat dalam penanganan ini kurang pedulinya orang tua, kurang kerjasama para pihak dan juga kurangnya anggaran operasional. Disarankan kepada pihak DPMKPPKB untuk meningkatkan koordinasi anggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual dan juga kepada masyarakat dan perangkat desa untuk bekerja sama dalam melaksanakan perlindungan hukum dalam penanganan anak korban pelecehan seksual sesuai aturan yang berlaku