PROBLEMATIKA PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS

  A notary profession is a profession that serves the needs of the community, a supervisory agency is needed for the notary to carry out his professional duties. To be conveyed and delivered nobleness, as well as professional notary work regulations, the government has approved and established institution, one of which is called the Regional Supervisory Council (MPD). Regional Supervisory Council, in carrying out its duty of supervising faces some problems, one of which coming from the Decision of the Constitutional Court No. 49 / PUU-X / 2012. This article discusses the Regional Supervisory Councils at the City and Regency level for the Notary profession as a supervisory institution and the frontline in notary oversight. The authority of the MPD is only to reprimand both verbally and in writing. The authority of the MPD which was originally able to take action against the performance of a notary that was against the ethic and moral as mandated by the law, has been revoked by the Constitutional Court Decision. This causes weakness of MPD Notary. Meanwhile, the notary profession in the state system is needed as the frontline in law enforcement in addition to other legal professions. MPD at the City and Regency level for the Notary profession  is as a supervisory institution and the frontline in planning and implementing noble moral dignity for the notary profession. Keywords: Notary Regional Supervisory Council.  Pekerjaan profesi notaris merupakan profesi yang bersifat publik karena melayani kebutuhan masyarakat, karenanya diperlukan adanya lembaga pengawas bagi notaris dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk menjaga dan mengawasi keluhuran martabat serta etika pekerjaan profesi notaris, pemerintah telah mengatur dan membentuk lembaga yang salah satunya disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan profesi notaris dalam prakteknya banyak dihadapkan pada persoalan atau problematika yang salah satunya bermula dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012. Artikel ini berusaha mengulas keberadaan Majelis Pengawas Daerah pada tingkat Kota dan Kabupaten bagi profesi Notaris sebagai lembaga pengawas dan garda terdepan dalam pengawasan notaris. Kewenangan MPD hanya sebatas melakukan teguran saja baik secara lisan maupun tertulis. Kewenangan MPD yang semula dapat melakukan penindakan terhadap kinerja notaris yang melanggar etika maupun moral sebagaimana disandarkan dalam amanat undang-undang, telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan kelemahan keberadaan MPD Notaris. Padahal keberadaan profesi notaris dalam sistem negara hukum sangat diperlukan sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum di samping profesi hukum lainnya. MPD pada tingkat Kota dan Kabupaten bagi profesi Notaris sebagai lembaga pengawas dan garda terdepan dalam mengawasi dan menjaga keluhuran martabat moral bagi profesi notaris. Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah Notaris