Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia

Indonesia has become an upper-middle-income country since 2020. It is also shifting Indonesia's role in foreign economic cooperation from a recipient country to a donor country. Indonesian foreign aid is not well managed so far because of a lack of coordination between the acting ministries and potentially inconsistent with Indonesia's foreign policy. This research uses qualitative methods through literature studies. The Indonesian Government has established Indonesian AID (LDKPI) to manage and centralize international economic cooperation and providing technical assistance to foreign governments/institutions. Professional and modern management of the institution in foreign aid will be aligned with the government's foreign diplomacy policy, reduce bureaucracy and business processes, also relieve the burden of the Indonesian state-budget.Indonesia telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas sejak tahun 2020. Indonesia telah berkomitmen untuk turut serta dalam pembangunan dunia yang berlandaskan perdamaian. Peran Indonesia dalam konteks bantuan luar negeri juga mulai bergeser dari negara penerima bantuan menjadi negara donor. Pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang telah berlangsung selama ini masih belum terkoordinasi dengan baik karena bersifat sektoral dan diinisiasi oleh kementerian teknis sesuai bidang masing-masing. Hal ini berpotensi kurang selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Pembentukan LDKPI sebagai lembaga pengelola kerjasama internasional dapat memperbaiki tata kelola pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang selama ini belum melalui satu pintu khusus. Sentralisasi penyaluran bantuan kerjasama internasional dan pengelolaan lembaga yang profesional dan modern akan meningkatkan keselarasan dengan kebijakan diplomasi luar negeri pemerintah, memangkas birokrasi dan proses bisnis yang rumit, serta dapat mengurangi beban keterbatasan ruang fiskal di APBN