IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA

Pemanfaatan teknologi terbukti efisien dan efektif dalam membantu melakukan aktifitas organisasi.Semua sektor memanfaatkan adanya teknologi untuk mempermudah aktivitas, tak terkecuali sektorkeuangan pemerintah. Saat ini pemerintah Indonesia sudah menerapkan kartu plastik dalam pelaksanaanpembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penggunaan kartu plastikpada pemerintah adalah kartu kredit pemerintah (KKP). Penelitian ini menggunkan metode kualitatif,pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pengelolaan KKP padaKPPN Amlapura. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran implementasi KKP pada KPPNAmlapura. Berdasarkan hasil tinjauan yang telah penulis lakukan terhadap implementasi Kartu KreditPemerintah pada KPPN Amlapura telah dilaksanakan dengan baik dan cukup optimal yaitu pada prosespengajuan, penagihan, dan penyelesaian tagihan KKP. Untuk penatausahaan bukti-bukti masih belumsesuai peraturan yang berlaku. Dampak positif dari implementasi KKP antara lain bendahara pengeluarantidak harus memegang banyak uang karena sudah berbentuk kartu kredit, sehingga pengelolaan UP lebihefektif karena mengurangi adanya idle cash. Kedua, transaksi UP lebih transparan karena seluruhtransaksi sudah termuat dalam tagihan/billing statement yang dikirimkan secara periodik ke emailadministrator KKP. sehingga percepatan penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.Namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi KPPN Amlapura terkait penyediaan Elektronik DataCapture (EDC) dan pemenuhan SDM dan secara kuantitas maupun kualitas