Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir Di Indonesia (1950-1951).

ABSTRAK Ridwan. 2015. Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir Di Indonesia (1950-1951). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. (dibimbing oleh Muhammad Rasyid Ridha dan St. Junaeda).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas kondisi Indonesia pada akhir pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta, proses pengangkatan Mohammad Natsir menjadi perdana menteri di Indonesia, kebijakan pemerintahannya dan dampak yang ditimbulkan dari pemerintahannya. Penelitian ini adalah penelitian histori yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode histori, melalui tahapan; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Indonesia pada akhir pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta adalah banyaknya prasarana yang hancur akibat perang kemerdekaan, keadaan ekonomi buruk, masalah bidang kepegawaian yang perlu dikurangi, masalah angkatan perang antara TNI dan KNIL serta adanya berbagai pemberontakan. Setelah Mohammad Natsir menjadi perdana menteri, ia mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai status Irian Barat, Keamanan dan Ketentraman serta perbaikan dalam bidang ekonomi. Dampak kebijakan Natsir adalah Pemerintah Belanda tetap menguasai Irian Barat, pemberontakan belum bisa diatasi serta kebijakan ekonomipun gagal karena pelaksanaannya disalahgunakan oleh kepentingan politik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Natsir mengenai status Irian Barat, keamanan dan ketentraman serta perbaikan di bidang ekonomi belum dapat terwujud sepenuhnya. Ini disebabkan karena situasi dan kepentingan politik