KONSEP DWIFUNGSI ABRI DAN PERANNYA DIMASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1965-1998

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang berdirinya ABRI dan lahirnya Konsep Dwifungsi ABRI serta peran ABRI di Masa Pemerintahan Orde Baru. Dalam membahas skripsi ini digunakan metode sejarah dengan tahapan yaitu, pemilihan judul, heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi. Dalam penulisan skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa, Konsep Dwifungsi ABRI mengemban dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi kekuatan sosial politik, yang sangat berperan penting dalam mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis di segalah aspek kehidupan bangsa dalam rangka memantapkan tannas untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Lahirnya Konsep Dwifungsi ABRI adalah sebagai jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI , untuk bersama-sama dengan kekuatan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang Hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka menciptakan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik sejak 1965 dapat dilihat dalam empat bidang utama, yakni sebagai stabilisator, sebagai dinamisator, sebagai pelopor, dan sebagai pelaksana sistem demokrasi liberal. Dalam peran militer pada Orde Baru yang berakibat pada perubahan demokrasi, dengan dalih “militer” professional, dimana militer diletakan sebagai sesuatu yang signifikan terhadap perubahan negara bangsa ke depan, yaitu kebutuhan terhadap modernisasi sekaligus tanggung jawabnya terhadap sikap pengabdiannya kepada masyarakat dan negara. ABRI ikut andil menentukan kebijakan-kebijakan negara dan dengan demikian mesti secara formal diakui dan diposisikan sebagai kekuatan sosial politik. Maka militer Indonesia menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar dan duduk di DPR