Kawin Kontrak Di Indonesia (Problema Hukum Dan Solusinya

Penelitian disertasi yang berjudul “Kawin Kontrak Di Indonesia: Problema Hukum dan Solusinya” ini diangkat sebagai satu kajian, berawal dari adanya indikasi penolakan pejabat pencatat nikah untuk mencatatnya. Pada realitanya, ada empat macam model kawin kontrak tersebut yang dalam perspektif pejabat pencatat nikah semuanya haram dan tidak sah. Atas dasar latar belakang seperti itu, maka pertanyaan penelitiannya dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana ketentuan-ketentuan tentang perkawinan diatur dalam hukum nasional. 2. Bagaimana tata cara kawin kontrak itu dilakukan dikaitkan dengan model nikah yang sah dalam hukum Islam. 3. Bagaimana status hukum kawin kontrak itu ditinjau dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memastikan hukum kawin kontrak tersebut, sekaligus menjelaskan solusi bagi problema hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Untuk itu digunakan dua pendekatan. Pertama pendekatan konsep dengan metode silogisme. Kedua pendekatan perundang-undangan dengan teori pluralisme hukum, teori hirarki perundang-undangan, dan asas lex specialis. Temuan penelitian ini adalah tidak semua bentuk kawin kontrak itu merupakan perkawinan yang tidak sah. Dua di antaranya yaitu nikah daim yang kontraknya di luar akad serta nikah mut’ah dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah. Dalilnya pertama telah disepakati bahwa aturan pokok tentang perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974. Kedua bahwa dalam undang-undang ini telah ditentukan beberapa prinsip dan asas mengenai perkawinan, di antaranya berkenaan dengan kesahan perkawinan. Prinsip tentang kesahan perkawinan, diserahkan kepada aturan hukum agama dari orang yang melaksanakan perkawinan. Dalam hukum agama Islam, model nikah mut’ah dan nikah daim (termasuk dengan kontrak di luar akad) merupakan perkawinan yang sah. Jadi, selama dasar yang digunakan sebagai alat ukur untuk menilai sah tidak sahnya perkawinan adalah UU No.1 Tahun 1974, tentu tidak ada pilihan selain menyatakan bahwa ada bentuk kawin kontrak yang dapat dan mestinya dinyatakan sah. Konsekuensinya adalah kawin kontrak yang dapat dinyatakan sah harus dicatat. Seandainya ada pihak yang menjadikan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 sebagai dalil untuk menyatakan semua bentuk kawin kontrak tidak sah, sebab pasal ini menghendaki perkawinan itu kekal, maka pasal ini dipertentangkan dengan Pasal 2 ayat (1) nya. Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) itu merupakan bagian yang diamanatkan oleh UUD 1945. Ini memberi arti bahwa Pasal 2 ayat (1) didukung oleh UUD. Jika digunakan pendekatan perundang-undangan untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, maka Pasal 2 ayat (1) itu dimenangkan atas Pasal 1 nya. Selanjutnya, jika para pejabat pencatat itu tetap pada pandangan dan pendiriannya melakukan penolakan untuk pencatatan, maka solusinya adalah pertama dengan mengajukan kasus kawin kontrak tersebut ke Pengadilan mengikuti jurisprudensi Mahkamah Agung tentang kawin beda agama. Atau kedua, dengan merumuskan undang-undang perkawinan baru yang memuat aturan tentang kawin kontrak