PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP NARAPIDANA YANG DELIK PIDANANYA MENGALAMI DEKRIMINALISASI

Dekriminalisasi merupakan sebuah pengakuan negara bahwa suatu tindakan yang dulunya dianggap sebagai delik pidana menjadi bukan lagi sebagai delik pidana. Dekriminalisasi adalah salah satu bentuk dari perkembangan hukum pidana. Sementara, penjelasan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP bahwa jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan paling ringan bagi terdakwa. Artinya dalam penjelasan pasal tersebut yang menjadi subjek hukumnya adalah terdakwa. Sepatutnya narapidana yang delik pidananya mengalami dekriminalisasi juga memiliki status yang sama dengan terdakwa agar mendapat keadilan. Dekriminalisasi berimplikasi pada tidak terpenuhinya rasa keadilan terhadap narapidana yang hilang kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Negara dalm hal ini berupaya memberikan perlindungan dan keadilan hukum terhadap narapidana yang delik pidananya mengalami dekriminalisasi dengan memberikan pembebasan tanpa syarat berlandas pada asas legalitas dan juga teori keadilan. Adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 3 ayat (4) di rasa memberikan keadilan hukum terhadap narapidana yang delik pidananya mengalami dekriminalisasi