PENERAPAN AJARAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM PERKARA PIDANA

Perbuatan pembelaan terpaksa disahkan, oleh karena negara tidak mampu untuk memenuhi kewajiban, yaitu untuk menjamin keselamatan dan melindungi warga negaranya pada saat terjadinya suatu serangan. Ada beberapa klasifkasi yang mengatur mengenai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, yang di dalamnya ada alasan pembenar. Namun, ketika melihat praktik di lapangan, proses peradilan yang digunakan oleh para penegak hukum, untuk menilai seseorang yang melakukan tindak pidana yang memliki alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, maka hakimlah yang menentukan. Yang secara otomatis harus melalui proses persidangan di pengadilan. Ketika melihat fenomena seperti ini, terjadi sebuah kesenjangan antara hukum materil dengan hukum formil yang dilaksanakan. Di sisi lain, apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa, hal itu karena melakukan perintah undang-undang dan di dalam KUHP sudah jelas frasanya bahwa “tidak dipidana apabila melakukan perbuatan terpaksa”. Dengan demikian, proses peradilannya akan menjadi alot dan hak asasi dari korban akan terganggu, yaitu dengan adanya penahanan yang kadang sampai berlarut-larut. dalam kasus pembelaan terpaksa bisa diterapkannya peradilan cepat yaitu dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan jika memang sudah jelas bahwa yang dilakukan oleh korban benar-benar telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa