PENUTUPAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA SEBAGAI PENERAPAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA RESTORATIF JUSTICE BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 15 TAHUN 2021.

Sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia meluncurkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada tanggal 22 Juli 2020 yang menjadi dasar penerapan mekanisme hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif yang sekaligus sebagai langkah bagi kejaksaan dalam mewujudkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum supaya hukum pidana tidak lagi bersifat tajam kebawah tetapi tumpul ke atas. Dengan hadirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan mampu membuat terobosan untuk menyelenggarakan keadilan restoratif melalui penghentian penuntutan dengan dasar pertimbangan yaitu: Pelaku baru pertama kali melakukan tindakan pidana, Tindak Pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana ringan yang hanya diganjar sanksi pidana berupa denda atau penjara dibawah 5 tahun saja. Meskipun kebijakan Penghentian penuntutan yang didasarkan kepada keadilan restoratif merupakan suatu terobosan hukum yang sangat bagus tetapi, didalam prakteknya masih menemui hambatan yang berupa: pendekatan keadilan restoratif masih menggunakan cara konvensional, keberhasilan penerapan keadilan restoratif ditentukan oleh pejabat yang lebih tinggi dan masih sangat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif