TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PRAKTIK PERKAWINAN SIRIH MASYARAKAT ( STUDI DI KECAMATAN GIRI KABUPATEN BANYUWANGI )

Perkembangan praktik perkawinan siri masih cukup marak terjadi diberbagai wilayah Indonesia, terutama di wilayah perdesaan. Salah satunya masih terus berlangsung diwilayah hukum Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, JawaTimur. Objek studi adalah faktor-faktoryang menyebabkan perkwinan siri pada masyarakat Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi serta permasalahan yangditimbulkan dalam keluarga (Rumah Tangga) akibat perkawinan Siri.Tujuan untuk mengetahu dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan perkwinan siri dan permasalahan yang ditimbulkan dalam keluarga (Rumah Tangga) akibatperkawinan Siri padamasyarakat Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni mengkaji hukum dan praktik hukum masyarakat dalam perkawinan siri. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor-faktor yang menyebabkan perkwinan siri pada masyarakat Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi yakni: (a)faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perkawinan di kantor urusan agama serta pencatatanya yakni minimnaya pemahaman masyarakat mengenai biaya dan konsekuensiperkawinan siri beserta akibat yang ditimbulkan padahal perkawinan di kua gratis. (b). faktor hamil diluar nikah atau perkawinan, sebagai langkah untuk menyelesaikan hubungan gelap tanpa ikatan seperti muji dan anggi putri. (c). faktor perkawinan siri dianggap legal atau masihdipraktikan oleh masyarakat. hal ini didasari oleh stigma masyarakat di kelurahan giri kabupaten banyuwangi yang tidak terlalu buruk tentang pernikahan siri. dalam artian pernikahan siri baik sudah dianggap menjadi hal yang biasa dan wajar. (d). faktor menghindari perzinahansebagai langkah alternatif untuk untuk melegalkan secara agama agar tidak menimbulkan dosa dan fitnah dari masyarakat terkait adanya hubungan antara seorang pria dan perempuan. (2). Apakah Masalah yang ditimbulkan dalam perkawinan siri yakni (a). KesulitanMengurus Administrasi Kependudukan Istri dan Anak, seperti yang dialami Sahrul dan Jam,i yakni kendalanya ketika mengurus kepentingan kependudukan anak. pemerintah, dan negara. (b). Mengalami Hambatan Masalah Warisan, sebab anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan sah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, kecuali mampu membutikan sebgaiman syarat putusan MK No. 46/PUUVIII/2010. (c). Rentan Pengabaian atas Hak-hak Perempuan dan Anak, dimana sering terjadi KDRT, tidak memberikan nafkan dan lains sebagainya