SUKSESI DALAM PERISTIWA SAQIFAH BANI SA’IDAH: PRAKTIK DEMOKRASI ATAU SYURA

Dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw, maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu ilahi. Situasi tersebut tidak akan terulang kembali, karena menurut ajaran Islam, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Utusan Allah yang terakhir. Sementara itu, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para shahabat yang harus menggantikan beliau sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Al-Qur'an maupun hadits tidak memberikan petunjuk dengan jelas, tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara setelah wafatnya Rasulullah. Para sahabat berinisiatif untuk mengadakan pertemuan internal di antara mereka, untuk membicarakan masalah kepemimpinan umat pasca wafatnya Rasulullah. Dimulai dari kaum Anshar yang berkumpul di balai Saqîfah Banî Sā’idah guna membahas pengganti Nabi, baru setelah itu, disusul oleh kalangan Muhajirin. Walaupun terjadi perdebatan antara Muhajirin dan Anshar, namun perdebatan itu bisa diminimalisir dan pertemuan tersebut berakhir dengan terbaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah melalui baiat khusus dan baiat umum oleh masyarakat Madinah di masjid Nabawi. Studi ini mengkaji tentang peristiwa Saqîfah Banî Sā’idah. Meneliti tentang praktik demokrasi atau kah syura yang terdapat dalam proses pemilihan pengganti Rasulullah di peristiwa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan menggunakan pendekatan politik, mengingat latar belakang yang mendorong peristiwa sejarah pengganti Nabi tidak bisa dilepaskan dari aspek politik. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Max Weber otoritas legal rasional, teori ini mengatakan bahwa pemimpin mendapatkan keotoritasanny berdasarkan pada kepercayaan akan legalitas tertulis dan hak mereka yang diberi otoritas berdasarkan aturan untuk mengeluarkan perintah. Sederhananya teori ingin menjelaskan bahwa pemimpin mendapatkan otoritasnya memang berdasarkan pada pada jabatan serta kemampuanya. Selanjutnya teori tersebut digunakan untuk melihat apakah pembaiatan masyarakat Madinah (terutama ditekankan disini Bani Hasyim dan Anshar) terhadap Abu Bakar dari Muhajirin memang berdasarkan kapasitas/ kemampuan yang ada pada diri Abu Bakar ataukah karna sebab yang lain, sehingga dari sini dapat diteliti demokrasi atau syura kah dalam pemilihan kepala negara setelah wafatnya Rasulullah