MANAJEMEN ZAKAT PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Indonesia memiliki potensi 217 triliun dari hasil pengumpulan zakat setiap tahunnya, namun baru satu persen saja dari potensi tersebut yang dapat dipenuhi. Upaya memaksimalkan potensi dana zakat tersebut telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan berbagai Lembaga Amil Zakat yang keberadaannya dilindungi oleh Negara melalui UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Perbankan Syariah memiliki potensi yang besar pula dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia. Beberapa Bank Umum Syariah telah membentuk divisi khusus atau Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga yang mengelola dana zakat perusahaan dan karyawannya. Keterlibatan Bank Umum Syariah dalam mengelola zakat nampaknya belum diikuti secara serius oleh Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS), padahal BPRS diwajibkan mencatat dan melaporkan aktivitas pengelolaan dana zakatnya di dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen dana zakat yang dilakukan di BPRS Artha Mas Abadi dan BPRS Artha Surya Barokah. Penelitian terhadap dua BPRS ini diharapkan dapat mengetahui praktek manajemen zakat di BPRS dan selanjutnya melakukan pengkajian terhadap kesesuaian antara teoriteori tentang manajemen, zakat, dan akuntansi zakat, serta memberi masukan berupa pola-pola manajemen zakat yang memungkinkan dilakukan oleh BPRS. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi jawaban atas upaya penyesuaian antara teori-teori manajemen, zakat, dan akuntansi zakat dengan prakteknya, baik manajemen zakat yang bisa dilakukan secara langsung oleh BPRS atau melakukan sinergi dengan lembaga lain. Temuan penelitian ini meliputi : BPRS belum sepenuhnya memiliki divisi khusus yang memiliki kewenangan dan fokus terhadap pengelolaan zakat, BPRS telah menjalankan ketentuan akuntansi zakat dengan benar, BPRS belum sepenuhnya cermat dalam menentukan asnaf penerima zakat, sehingga masih ditemukan penerima yang kurang memenuhi kriteria sebagai asnaf penerima zakat; BPRS belum memiliki perhatian khusus dalam mengoptimalkan zakat produktif guna melakukan pemberdayaan ekonomi ummat; diperlukan inovasi bagi BPRS dalam menyusun program penyaluran zakat; dan BPRS perlu menjalin kerja sama dengan lembaga lain dalam penyaluran zakatnya. Dari sejumlah hasil penelitian tersebut, diharapkan BPRS dapat mengelola dana zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan tidak meninggalkan tugas utama BPRS di bidang bisnis, yaitu mencetak portofolio rasio keuangan yang sehat, permodalan yang kuat, profit yang tinggi, dan kesejahteraan karyawan yang semakin meningkat