ANALISIS PREFERENSI MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI LEMBAGA ZAKAT TRADISIONAL ( STUDI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG)

Berdasarkan data BAZNAS, pengumpulan dana zakat pada tahun 2019 mencapai angka Rp. 10.227.943.806.555. Jumlah tersebut masih belum sebanding dengan potensi zakat Indonesia di tahun 2019 yang mencapai angka Rp. 233,8 triliun. Jauhnya disparitas antara pengumpulan dengan potensi dana zakat menjadi “pekerjaan rumah” bagi fungsional BAZNAS. Selain itu, hal tersebut juga menuntut perlunya peningkatan kinerja dari BAZNAS dalam menjalankan tanggung jawab secara fungsional kelembagaannya.Dari uraian singkat diatas bahwasanya telah dijelaskan Indonesia memiliki badan penghimpung zakat nasional yang kehadiranya diharapkan mampu menjadi pondasi penguatan ekonomi nasional mengingat potensi zakat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia cukup signifikan, dengan kata lain jika BAZNAS dapat menghimpun zakat, Kesadaran menyalurkan zakat pada BAZNAS guna memperkuat ekonomi nasional hal inipun berbeda dengan praktik yang terjadi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, ketika masyarakat memiliki kecenderungan membayarkan zakat ke lembaga zakat tradisonal seperti masjid, guru ngaji dan TPA ataupun langsung disalurkan kepada orang sehingga penghimpunan dan penyaluran dana zakat menjadi tidak terkontrol ke arah yang lebih progresif, hal ini dikarenakan masyarakat yang umumnya pada daerah pedesaan lebih familiar dengan penyaluran zakat secara tradisional dan tidak familiar dengan lembaga zakat nasional milik pemerintah atau BAZNAS. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi preferensi muzakki di Kabupaten Tulang Bawang Barat membayarkan zakat melalui lembaga zakat tradisional?Bagaimana analisis Mas>lah>ah tentang preferensi muzakki di Kabupaten Tulang Bawang Barat membayarkan zakat melalui lembaga zakat tradisional.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian yang di gunakan ini termasuk penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini ialah Familiarnya lembaga zakat tradisional sebagai alternatif masyarakat untuk menyalurkan zakat seharusnya diikuti dengan surat keputusan pihak yang berwenang sebagai suatu legalitas hukum lembaga zakat tradisional dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat para muzakki. Maka jika masyarakat memilih menyalurkan zakatnya kepada masjid, disarankan agarmasjid tersebut sudah terdaftar sebagai UPZ selaku perpanjang tanganan BAZNAS di masyarakat sehingga dalam berzakat masyarakat tidak melanggar regulasi yang ada.Imam al-syatibi juga memiliki kontribusi pemikiran dalam kebijakan fiskal, ia menyebutkan bahwasanya adanya pemerintahan yang mengatur rakyatnya ialah merupakan salah satu maslahah dharuri yang harus dipernuhi. Pemerintah diwujudkan guna memenuhi maslahah dunia pada rakyatnya maka, mashlahah akhirat tidak akan terwujud jika maslahah dunia tidak terpenuhi, dengan diundangkanya UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dalam undang-undang tersebut diatur oleh BAZNAS selaku lembaga pengelolaan zakat tradisional