KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF MASLAHAH DALAM KAIDAH FIQH (Studi Kasus di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul)

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang harus diperhatikan, sehingga memerlukan kebijakan dan program yang tepat dari pemerintah. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dibentuk supaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif dan optimal. Berbagai program kebijakan dari pemerintah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Perda No 2 Tahun 2015 pasal 19 ayat (3) dikelompokkan menjadi empat jenis. Diantaranya meliputi kelompok program bantuan sosial berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta kelompok program lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan sudah terealisasikan ke masyarakat khususnya di Kecamatan Karangmojo, dan untuk mengetahui Keterlibatan Pemerintah daerah dalam penanggulangan permasalahan kemiskianan, maka penulis membahas mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Maslahah Dalam Kaidah Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul) Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research ) dengan pendekatan normatif-empiris, merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa di masyarakat. Dalam metode pengumpulan datanya, menggunakan teknik wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perda No 2 Tahun 2015 apabila dikaitkan dengan konsep maslahah dalam kaidah fiqh sudah sesuai, termasuk dalam jenis maslahah Al-‘Ammah, dengan adanya program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan serta pelaksanaan dari program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan di masyarakat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat guna kemaslahatan umum. Namun apabila dikaitkan dengan teori kebijakan, masih terdapat beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan dari teori kebijakan pemerintah yang telah dikemukakan oleh tokoh yang bernama Noeng Muhadjir