UPAYA PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DARI TRADEMARK DILUTION BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Salah satu bagian dari HKI di Indonesia yang menjadi goodwill dari suatu perusahaan adalah merek, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”, seiring berkembangnya zaman maka ancaman terhadap merek semakin luas, salah satu ancaman kepada merek terkenal adalah dilusi merek, dilihat dari definisinya dilusi merek memiliki pengertian yang berbeda dengan pelanggaran merek, dilusi merek timbul pada penggunaan barang yang bukan merupakan barang yang sifatnya competitive atau bahwa antara barang tersebut memiliki jenis yang berbeda dan ketika timbul tidak menyebabkan kebingungan (confusion) serta tidak terdapat kaitan bisnis antar keduanya dan masyarakat juga meyakini demkikian, beberapa jenis dilusi merek adalah antara lain berupa blurring dan tarnishment, Indonesia sebagai negara anggota WTO yang telah meratifikasi TRIPs Agreement tentunya harus mengupayakan perlindungan merek terkenal dari ancaman dilusi merek, seperti negara anggota WTO lain, Uni Eropa dan USA telah membuat sebuah peraturan yang khusus mengatur tentang dilusi merek ini, berbeda dengan Indonesia yang sejauh ini belum memiliki peraturan yang membahas khusus terkait dilusi merek. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian adalah penelitian hukum deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang baik didalam negeri maupun diluar negeri lalu dilakukan mini komparasi, juga menyertakan beberapa contoh kasus yang terdapat didalam negeri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menelaah dari berbagai sumber buku, Undang-Undang dan sumber lainnya. Setelah data-data terkumpul, maka digunakan teknik analisis data dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri perlindungan merek terkenal terhadap dilusi merek belum secara spesifik diatur, namun dengan menggunakan TRIPs Agreement dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek para penegak hukum di Indonesia mampu mencover kasus-kasus dilusi merek yang ada di Indonesia dengan baik sehingga tidak adanya kekosongan hukum dalam penegakan perlindungan hukum merek terkenal, melalui studi mini komparasi maka dapat disimpulkan bahwa di Uni Eropa dan USA sudah mengatur spesifik terkait dilusi merek dengan Community Trademark Regulation on European Union dan trademark dilution revision act of 2006, melalui studi kasus di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa alsan Indonesia belum mengatur spesifik dilusi merek adalah karena dalam perlindungan hukumnya para penegak hukum di Indonesia menggunakan doktrin good faith yang juga digunakan dalam perlindungan merek terhadap pelanggaran merek biasa, selain itu para penegak hukum dapat merujuk pada peraturan Internasional seperti TRIPs Agreement