KEBIJAKAN NEGARA UNTUK PENANGANAN COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Semenjak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 disahkan, banyak kontra dikalangan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karna adanya pasal didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tersebut yang dikhawatirkan berpotensi dapat menjadi celah untuk melakukan tindak pidana korupsi, pasal tersebut yaitu pasal 27. Oleh sebab itu, Penelitian ini akan mengkaji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (Library Research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Serta menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan hal yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tidak sepenuhnya membawa kemudharatan sebab tujuan dari disahkannya peraturan tersebut adalah untuk mengatasi krisis keuangan yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat Ketika pengesahan suatu peraturan agar tidak terjadi salah penafsiran dikalangan masyarakat